Dalam rangka percepatan pencapaian SPM Bidang PUPR khususnya target bidang Cipta Karya yaitu sebesar 100-0-100 pada tahun 2019, perlu peningkatan peran serta masyarakat, telah diselenggarakan workshop “Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target SPM Bidang Cipta Karya”, pada tanggal 10 Desember  2015 di Hotel Amoz Cozy, Jakarta Selatan. 

Workshop yang dibuka oleh Bapak Fajar Eko Antono, ST,MSc., mewakili Kabag. Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah – Biro PA-KLN., dengan pengantar singkat antara lain:

1.    Pembahasan terkait kajian yang akan menjadi masukan /rekomendasi konsewp penyelenggaraan infrasstruktur bidang Cipta karya dengan pelibatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian target SPM bidang Cipta Karya 100-0-100

2.  Target pembangunan bidang Cipta Karya 100 -0- 100 yang diidentifikasi adalah meliputi :Program/|Kegiatan PAMSIMAS, SANIMAS dan 3 R dengan survey di kota Medan dan wawancara 20 responden; 

Workshopyang dihadiri perwakilan dari Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (Bapak Ir. Edward, M.Sc. dan Bapak Bobby), Dit. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Bapak Hendri) Ditjen.Cipta Karya, dan Unit Sekretariat Tim PUG-PU (Bu Ineke & Bu Adi Sasutji) serta Staf terkait Biro PA-KLN.

Acara dilanjutkan dengan presentasi yang disampaikan oleh Bapak Tulus (Tim PT. Perancang Adhinusa), dengan tema “Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target SPM Bidang Cipta Karya”, yang secara singkat menjelaskan sbb :

·      Tujuan : menyusun arah kebijakan peran serta masyarakat dalam  mendukung infrastruktur PUPR, khususnya program 100-0-100 yang dilaksanakan oleh Ditjen. Cipta Karya”.

·      Output :

ØRekomendasi kebijakan peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam  mendukung percepatan pencapaian target SPM 100-0-100

ØPenilaian efektifitas kebijakan dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR mendukung program  100-0-100.

·      Manfaat:

Tersedianya konsep pemberdayaan masyarakat dalam percepatan target pencapaian SPM bidang Cipta Karya (100-0-100) sebagaiu dasar acuan pembinaan ke daerah.

Acara dilanjutkan dengan diskusi dan beberapa masukan antara lain : 

1.    Rekomendasi :perlu mempertimbangkan SPM yang merupakan standar pelayanan minimum sektor yang menjadi salah satu unsur dalam standar pelayanan perkotaan (SPP) yang disusun Bappenas untuk melihat fungsi kota. 

2.    Rekomendasi: perlu mempertimbangkan  antara kegiatan dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) dan dana APBN (reguler), karena yang merupakan uji petik lapangan adalah yang berasal dari dana DAK.

  3.     Rekomendasi : perlu mempertimbangkan  prinsip pengarusutamaan gender (PUG) yang meliputi : Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) dan masyarakat  perlu dimotivasi untuk mandiri dan tidak selalu bergantung adanya dana bantuan pemerintah.Misnya di buka jaringan dengan  pendanaan melalui CSR (Coorporatre Sosial responsibility) dari beberapa pengusaha /bisnis yang ada disekitarnya atau melalui perbankan bila memungkinkan  sebagi dana stimulan untuk mempertahankan eksistensi Badan keswadayaan masyarakat terutama untuk dana operasi dan pemeliharaan atau pengembangan sarpras yang baru.

Bappenas dan Ditjen. Cipta Karya sedang menyusun Panduan yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi KSM sebagai organisasi masyarakat sekaligus juga dapat sebagai pelaku bisnis untuk mempertahankan kemandiroian serta keberlanjutan dari badan keswadayaan tsb.   

4.    Rekomendasi :perlu mempertimbangkan monitoring dan evaluasi dari aspek outcome  dan manfaat dari program/kegiatan pemberdayaan yang ada mengingat di lapngan diketemukan banyak sekali program/kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat itu sendiri.

5.    Indikator peningkatan Peran serta masyarakat yang diambil dari program/kegiatan pamsimas, Sanimas dan 3R tidaklah cukup untuk mendukung pencapaian program 100-0-100  bidang Cipta Karya, mengingat konsep pemberdayaan Masyarakat yang terbesar adalah berasal dari Program PNPM/P2KP.

6.    Kesimpulan:

a.   Hasil kajian perlu  mempertimbangkan indikator untuk mengukur peningkatan peran serta masyarakat dalam skala yang lebih luas , tidak hanya dibatasi oleh program kegiatan pamsimas, sanimas dan 3 R, mengingat program/kegiatan untuk menurunkan permukiman kumuh belum  diidentifikasi dan dievaluasi.

 

b.   Perlu merencanakan eksistensi 3 R menjadi suati konsep bisnis yang menguntungkan dan perlu untuk dirancang kemitraan dengan private sektor ,mengingat pupuk yang dihasilkan dengan hasil kompos sangatlah rendah dan perlu regulasi untuk membudayakan masyarakat mau memakai /membeli kompos.[red]

Event

PUG Kementerian PU menyelenggarakan Seminar Be The Best At Work and Be The Best In Family. more